Home / berita umum / Pemkot Pekanbaru Mewajibkan PNS Berpartisipasi Pemilu

Pemkot Pekanbaru Mewajibkan PNS Berpartisipasi Pemilu

Pemkot Pekanbaru Mewajibkan PNS Berpartisipasi Pemilu – Surat Edaran (SE) Sekda Pemkot Pekanbaru yg mewajibkan PNS di jajarannya utk mencoblos di Pilkada Gubernur Riau memetik pro kontra. Bawaslu umpamanya, memberikan indikasi kehadiran SE miliki potensi jadi sejenis bahan intimidasi. Sesaat buat Pemkot, SE itu dalam rencana menambah partisipasi pemilih dalam pilkada, dimana angka golput memberikan penambahan yg berarti.

Fenomena golput dalam pilkada seperti jadi ” cacat bawaan ” arena demokrasi. Ada sejenis apatisme politik yg benar-benar terang kelihatan dalam arena pesta rakyat daerah, serta itu jadi preseden tidak baik dalam suatu demokrasi, mengingat demokrasi benar-benar erat hubungan dengan partisipasi. Pada level khusus, rendahnya partisipasi politik itu bisa saja menjelma jadi delegitimasi politik. Serta, andaikan itu berjalan jadi sistem demokrasi yg sekarang jalan alami apa yg dimaksud ‘cacat’ demokrasi.

Makna golput (grup putih) udah lama menghiasi kancah politik-demokrasi di negeri itu. Dengan cara historis, makna ” putih ” dimanfaatkan utk memposisikan diri menjadi suatu hal yg netral serta tdk partisan dalam politik partai yg penuh warna. Bahkan juga, hingga sekarang warna masihlah benar-benar menempel dalam entitas suatu partai. Maka warna putih di ambil menjadi suatu representasi politik yg tidak berwarna.

Pada zaman Orde Baru (Orba), makna golput mempunyai kandungan arti yg cukup negatif buat penguasa, bahkan juga di anggap subversif. Hal tersebut berjalan dikarenakan politik represif yg dimanfaatkan Orba, dimana berjalan perselingkuhan yg intim pada birokrasi serta politik. Andaikan ada seorang yg berani tdk memanfaatkan hak pilihnya dalam pemilu, jadi orang itu mesti siap hadapi rintangan birokrasi yg dapat menantinya. Bahkan juga, pada tataran khusus mesti suka berhadap-hadapan dengan represivitas militer sebagai alat kekuasaan.

Kala jaman Reformasi, golput seperti beroleh hawa kebebasan. Golput jadi kapabilitas politik sendiri dalam rencana bangun bargaining politik yg formalis. Walaupun eksistensi golput tdk memiliki pengaruh pada hasil penentuan, akan tetapi kapabilitas golput itu seperti bangun delegitimasi politik demokrasi. Golput menjadi fenomena alamiah ; ia tdk terorganisasi, akan tetapi pergi dari hati nurani semasing pemilih.

Bangun Partisipasi Politik

Demokrasi politik yg hari itu berlaku benar-benar meniscayakan terdapatnya partisipasi pemilih. Partisipasi itu lantas terkonversi jadi nada politik yg bisa berikan legitimasi pada calon yg dipilihnya. Maka mutu demokrasi dalam hal tersebut berbanding lurus dengan jumlah partisipasi. Golput dalam hal tersebut ialah angka deviasi yg dengan cara tdk segera menggerogoti mutu demokrasi partisipatif itu. Maka, dengan cara tersirat bangsa itu mesti bisa berjuang melawan tingginya ancaman golput.

Memang terdapat banyak peluang mengenai condong tingginya angka golput itu. Pertama, ada sejenis apatisme politik yg menjangkiti banyak pemilih. Apatisme itu bisa jadi diakibatkan oleh tidak mampunya parpol dalam membuahkan pemimpin yg bermutu. Banyak kader parpol yg turut serta korupsi ialah kristalisasi dari bobroknya mutu demokrasi-politik. Maka, dengan cara logis dapat melahirkan suatu condong apatis pada sistem politik, termasuk juga pilkada.

Ke dua, minimnya pendidikan politik buat pemilih. Kesadaran politik warga negara mesti jadi prioritas paling utama dalam sistem politik. Disini, berapa pihak seperti penyelenggara pemilu, partai politik, serta instansi swadaya warga mesti laksanakan pendidikan politik dengan cara masif. Kesadaran politik pemilih jadi jaminan pada mutu demokrasi, mengingat nada pemilih benar-benar tentukan kepemimpinan nasional atau daerah.

Ke tiga, besarnya angka golput bisa jadi diakibatkan oleh kurang maksimalnya sosialisasi yg diakukan oleh penyelenggara pemilu. Sosialisasi dalam hal tersebut bukan hanya berhubungan dengan hari serta tekhnis penentuan. Akan tetapi, juga pada program serta profil calon yg laksanakan kontestasi politik. Maka, kala pemilih udah mendalami pilkada dengan cara substansif serta tekhnis, jadi dapat ada perbuatan politik yg ia jalankan. Warga sebagai yang miliki nada politik mesti dipahamkan mengenai makna terutama partisipasi politik mereka dalam penentuan.

Ke-4, carut marutnya daftar pemilih konsisten (DTP). Fenomena semrawutnya persoalan DPT di berapa daerah duganya turut dan berikan andil pada partisipasi politik banyak pemilih. Di berapa persoalan, warga yg pingin menentukan akan tetapi dalam DPT tdk terlist, selanjutnya tdk dapat memanfaatkan hak pilihnya. Hal tersebut dengan cara masif dapat melahirkan pesimisme politik warga, yg kelanjutannnya termanifestasikan lewat perbuatan golput.

Dari sini, pembangunan partisipasi politik pemilih tidak mustahil utk dilaksanakan. Demokrasi ialah manifestasi dari akumulasi pemanfaatan hak semasing individu. Demokrasi dalam hal tersebut tdk saat akomodatif pada mutu calon pemimpin, akan tetapi ia benar-benar berdasarkan pada jumlah yg memilihnya. Maka, pembangunan kepemimpinan nasional mesti di mulai dengan pembangunan partisipasi politik yg cerdas. Andaikan rakyat cerdas menentukan calon pemimpin, jadi dengan cara tdk segera dapat bisa melahirkan figure pemimpin yg cerdas lahir batin.

Jadi suatu ancaman demokrasi, andaikan golput udah jadi ‘ideologi’ buat warga. Kalau warga mulai beranggap politik menjadi suatu hal yg ” tidak baik “, maka mereka lebih menentukan golput, jadi keruntuhan demokrasi dengan cara substantif udah tdk dapat terelakkan kembali. Kala bangsa itu udah memantapkan langkahnya menentukan demokrasi partisipasif atau demokrasi segera, jadi ideologi golput mesti jadi perhatian kita bersama-sama, menjadi prasyarat prinsip representatif. Mudah-mudahan nada golput tdk mewakili nada Tuhan.

About admin