Home / Uncategorized / PT Freeport Ubah Status KK Menjadi IUPK

PT Freeport Ubah Status KK Menjadi IUPK

PT Freeport Ubah Status KK Menjadi IUPK – Perundingan pada pemerintah dengan PT Freeport Indonesia (PTfI) selalu berjalan. Ketentuan Pemerintah Nomor 1 Th. 2017 (PP 1/2017) yang launching Januari 2017 lantas bikin Freeport tidak dapat lagi mengekspor konsentrat. Ketentuan ini bikin aktivitas operasi serta produksi di Tambang Grasberg terganggu.

Freeport mesti merubah status Kontrak Karya (KK) jadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) , jikalau menginginkan memperoleh izin ekspor konsentrat.

Perusahaan tambang yang berpusat di Arizona, Amerika Perkumpulan (AS) , ini dapat keberatan jikalau mesti membebaskan sahamnya sampai 51% (pelepasan) . Mereka menginginkan tetaplah memegang kendali.

Sebagai jalan keluar periode pendek biar aktivitas operasi serta produksi Tambang Grasberg di Papua tidak terganggu, pemerintah menerbitkan IUPK yang berlaku sepanjang 8 bln. mulai sejak 10 Februari-10 Oktober 2017. Dengan IUPK yang sifatnya disamping itu, PTFI dapat mengekspor konsentrat lagi hingga 10 Oktober 2017.

” Pada kajian periode pendek, kita telah setuju bakal diputuskan IUPK yang berbentuk sesaat dikarenakan miliki tenggat saat 8 bln.. PTFI bisa lakukan ekspor konsentrat serta bayar BK (Bea Keluar) , ” kata Sekjen Kementerian ESDM, Teguh Pamudji, dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (4/4/2017) .

Walau memperoleh IUPK yang berlaku sepanjang 8 bln., Teguh memberi tambahan, KK yang dipegang PTFI tetaplah dihormati. Jadi KK tetaplah berlaku di samping IUPK. ” Bersamaan dengan IUPK disamping itu, kita juga masihlah menghormati ketetapan KK. Masalah bagaimana landasan operasional untuk 8 bln. yaitu IUPK. Tapi ketetapan di KK masihlah kita hormati. Gunakan IUPK namun dalam banyak hal kita masihlah menghormati KK, ” ucapnya.

Sepanjang 8 bln., pemerintah serta PTFI selalu bernegosiasi mencari jalan keluar permanen. Perundingan pada pemerintah serta PTFI dibagi dalam 2 pendekatan, yaitu pendekatan untuk penyelesaian periode pendek serta yang ke-2 untuk periode panjang.

Permasalahan periode pendek, yakni keberlangsungan operasi tambang Freeport, telah dikerjakan dengan penerbitan IUPK sesaat. Sedang permasalahan periode panjang tentang dengan kestabilan investasi periode panjang yang dikehendaki PTFI, perpanjangan kontrak sampai 2041, keharusan pelepasan saham sampai 51%, serta pembangunan smelter. Empat gosip ini mulai dibicarakan minggu depan.

” Mulai minggu depan kita lakukan kajian periode panjang sepanjang 8 bln. mulai sejak 10 Februari, selesai 10 Oktober 2017. Yang dibicarakan tentang ketetapan kestabilan investasi. Ke-2 yaitu kelangsungan operasi PTFI. Ketiga tentang pelepasan. Ke empat pembangunan smelter. Jadi kami masihlah miliki saat ke depan, ” ucap Teguh.

Dalam perundingan dengan PTFI ini, pemerintah membuat tim yang terbagi dalam Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) , Tubuh Kebijakan Fiskal (BKF) , Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) , Tubuh Koordinasi serta Penanaman Modal (BKPM) , Kejaksaan Agung (Kejagung) , serta pihak-pihak lain yang tentang segera dengan operasi PTFI.

Jika kurun waktu 8 bln. tidak terwujud titik temu, PTFI bisa menanggalkan IUPK serta kembali lagi KK. Tetapi sesuai sama ketetapan PP 1/2017, pemegang KK dilarang ekspor konsentrat.

” Untuk periode panjang, bila 8 bln. PTFI dalam posisi ke KK, pada intinya menurut PP 1/2017 kan memanglah di beri pilihan. Dia dapat kembali lagi KK namun tak bisa ekspor, ” cetusnya.

Disadari Teguh, penerbitan IUPK yang berbentuk sesaat ini belum miliki payung hukum. PP 1/2017 atau ketentuan turunannya, Permen ESDM 5/2017 serta Permen ESDM 6/2017, tidak mengatur masalah IUPK ‘sementara’. Kementerian ESDM bakal lakukan penyesuaian ketentuan agar IUPK ini sah. ” Regulasi yang memayungi, kita bakal lakukan penyesuaian tentang hal semacam ini. Kita tengah ulas, ” kata Teguh.

About admin