Home / berita umum / Siti Zuhro Heran Kabinet Yang Di Bawah Jokowi

Siti Zuhro Heran Kabinet Yang Di Bawah Jokowi

Siti Zuhro Heran Kabinet Yang Di Bawah Jokowi – Umur pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla ini hari genap berumur 4 tahun. Pengamat senior pada Grup Kerja Pusat Analisa Politik, LIPI R. Siti Zuhro menyaksikan pemerintahan ini tetap punyai soal tentang penyelarasan, arahan serta pengawasan (korbinwas) .
Lemahnya penyelarasan itu sebabkan kegaduhan di internal Kabinet Kerja yg bahkan juga muncul sampai ke publik. Barusaja ini umpamanya, Menteri Kekuatan serta Sumber Daya Mineral Ignasius Djonan meralat pengumuman kenaikan harga Premium yg baru satu jam ia umumkan.
Kenaikan digagalkan berkat PT Pertamina belum juga siap. Awal kalinya pun berlangsung simpang-siur pada Menteri Perdagangan dengan Menteri Pertanian serta Direktur Khusus Bulog bab import beras.

Siti Zuhro lantas heran dengan Kabinet Kerja dibawah Jokowi-JK ini. ” Beberapa kebijakan yang wajib diterangkan (ke publik) harusnya solid di rapat kabinet, ” ujarnya kala melakukan perbincangan dengan detikcom, Jumat (19/10/2018) malam.
Menteri-menteri, lanjut Siti, adalah pembantu Presiden. Udah mestinya peraturan yg diambil ditetapkan dalam rapat kabinet dengan instansi atau kementerian berkenaan. ” La ini kok tak pun, kenapa berlangsung silang sengkarut, ” ujarnya.
Kegaduhan di Kabinet Kerja Jokowi-JK gak cuma berlangsung tahun ini. Awal kalinya Siti mencatat, ada calon menteri yg gagal dilantik, ada menteri yg dibatalkan pelantikannya, ada juga gaduh pada Rizal Ramli yg masa itu berubah menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman dengan Menteri BUMN Rini Sumarno serta Menteri ESDM Sudirman Said, dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Ahli komunikasi politik Kampus Gadjah Mada, Nyarwi Ahmad menilainya, lemahnya penyelarasan antar menteri Kabinet Kerja dalam merangkum serta mengkomunikasikan peraturan dapat menggerus kepopuleran Jokowi jadi capres petahana. Ditambah lagi apabila peraturan berubah menjadi teratas pemerintahan Jokowi-JK serta tersangkut pemenuhan basic kepentingan rakyat.
” Seperti terdapatnya bahan pagan, misalnya beras atau perihal memiliki pengaruh langsung ke kapabilitas daya beli warga seperti soal harga bahan bakar premium serta sejenisnya, ” kata Nyarwi.
Nyarwi yang Direktur Presidential Studies-DECODE UGM bahkan juga menyebutkan kegagalan dalam penyelarasan Kabinet Kerja bakal sebabkan kepopuleran Jokowi berhenti di angka 60 persenan.
Presiden Jokowi bukan gak sempat memperingatkan banyak menteri serta pimpinan instansi negara buat biar tak bikin kegaduhan. Saat Pemilihan kepala daerah Serentak 2018 terus, Jokowi memohon pembantunya gak bikin pengakuan yg menyebabkan pro kontra.
” Lagi, jangan sampai mengerjakan perihal yg menyebabkan kegaduhan, menyebabkan pro kontra. Kita kerja saja. Udah. Kerja saja. Serta bila ragu-ragu biar diangkat di Ratas (rapat hanya terbatas) , ” kata Jokowi.

About admin